SEJARAH SINGKAT

Kabupaten Kapuas Hulu

Lambang Kabupaten Kapuas Hulu Moto: Bumi Uncak Kapuas  “Hulu Bumi Kapuas”
Peta lokasi Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat Koordinat:
Provinsi	Kalimantan Barat
Dasar hukum	–
Tanggal peresmian	1 Juni 1869
Ibu kota	Putussibau
Pemerintahan
–Bupati	AM. Nasir
APBD
–DAU	Rp. 782.050.975.000.-(2013)[1]
Luas	29.842 km2
Populasi
-Total	277.556 jiwa (2015)
-Kepadatan	9,3 jiwa/km2
Demografi
–Agama	Islam 54.21% Katolik 32.99% Kristen Protestan 12.51% Budha 0.15% Konghucu 0.10% Hindu 0.03%
–Kode area telepon	0567
–Bandar udara	Bandar Udara Pangsuma
Pembagian administratif
–Kecamatan	23
–Kelurahan	200
Simbol khas daerah
Situs web	http://www.kapuashulukab.go.id

Kabupaten Kapuas Hulu adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Putussibau yang dapat ditempuh lewat transportasi sungai Kapuas sejauh 846 km, lewat jalan darat sejauh 814 km dan lewat udara ditempuh dengan pesawat berbadan kecil dari Pontianak melalui Bandar Udara Pangsuma. Memiliki luas wilayah 29.842 km² dan berpenduduk 222.160 Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010.

VISI MISI BUPATI KAPUAS HULU 2016-2021

TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. pelaksanaan administrasi Dinas;dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.